Informasi Publik Dikecualikan

Daftar Informasi Publik Dikecualikan


No Jenis Informasi Dasar Hukum Konsekuensi Batas Waktu Pengecualian
Akibat Info Dibuka Akibat Info Ditutup
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.

Dokumen Rahasia

UU NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF L DAN J

Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan

Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan

Selama Berlaku
2.

Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut Lampiranya

UU NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN, PASAL 44 AYAT (1) DAN (2)

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF I DAN J

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

Selama Berlaku
3.

Rencana Alokasi dan Talangan untuk Kabupaten

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF E DAN L

Menghambat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat

Mengamankan kebijakan pusat daerah

Selama Berlaku
4.

Database Objek Pajak dan Retribusi

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE PASAL 40 

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF L DAN J

Melanggar privasi wajib pajak/retribusi

Menjaga privasi wajib pajak/retribusi

Selama Berlaku
5.

Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan Beserta Pembukuannya

PERMENDAGRI  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERUBAHANNYA

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF L DAN J

Tidak sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan

Sesuai azas pengelolaan administrasi keuangan

Selama Berlaku
6.

Dokumen Penawaran Kontrak

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF I DAN HURUF J

PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

Muncul persaingan usaha yang tidak sehat

Dapat menjaga obyektifitas penilaian

Selama Berlaku
7.

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review, Laporan Keuangan

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF I

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PP NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN MENPAN NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

PERATURAN MENPAN NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH, LAMPIRAN I BAB NORMA PELAPORAN HURUF A

Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Selama Berlaku
8.

Data Logbook Penangkapan Ikan:

- Titik Koordinat

- Hasil Tangkapan

- Data Pemilik Kapal

UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP PASAL 17 HURUF D

Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Melinfungi kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektualdan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Selama Berlaku